by

Siapa dan Apa Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK).

-Nasional-45 views

matamaja.com – Majalengka, Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK) masyarakat kebanyakan masih bingung dengan sebutan tersebut,lalu sebenarnya siapa saja di dalamnya yang harus menjadi tim Pelaksana Kegiatan Desa.

Jika dibaca secara mendalam di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri ) nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa,secara terperinci bisa di simpulkan bahwa Pelaksana Keuangan Desa (PPKD) dijabat oleh Sekretaria Desa,Kasi dan Kaur. Sedangkan pemegang Keuangan Pengelolaan Desa (PKPKD) dijabat oleh seorang Kepala Desa. Seperti tertuang dalam pasal 3 dan 4 Permendagri nomor 20 tahun 2018.

Adapun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) itu sendiri diusulkan dan dibentuk pada saat rapat Musyawarah penyusunan RKP Desa,manakala kepengurusan TPK sudah terbentuk Kepala Desa wajib menuangkannya dalam bentuk Surat Keputusan (SK) sesuai apa yang ada dalam pasal 7 ayat (5) Permendagri nomor 20 tahun 2018.

Susunan TPK seperti diatur dalam pasal 7 ayat (2) berasal dari komponen masyarakat yaitu :
-Perangkat Desa.
-Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM).
-Masyarakat Desa.
Dikarenakan Kaur dan Kasi sudah menjabat sebagai Pelaksana Keuangan Desa (PPKD),maka sesuai aturan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 7 ayat (3) perangkat Desa yang masuk di TPK yaitu Kepala Dusun (Kadus) yang merupakan pelaksana kewilayahan.

Tim TPK Pengadaan Barang/jasa sendiri di dalamnya ada Ketua,Sekretaris dan Anggota,serta jumlah anggota nya pun menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan Desa dalam membiayai kegiatan tim TPK tersebut yang nantinya tertuang di dalam APBDes.

Kesimpulananya Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK) tugasnya yaitu sebatas membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan Tugas Pengadaan Barang/Jasa,bukan malah mengambil alih seluruh tugas Kasi/Kaur dalam hal Pengelolaan Dana Desa yang telah diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Lebih lanjut lagi terkait tugas dan fungsi Tim Pengelola/Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa diatur berdasarkan peraturan Daerah (Perda)) dan Peraturan Bupati (Perbup)masing-masing daerah.(Dicky).