by

RUU SKN Diharapkan Beri Ruang Kompetisi di Tingkat Terkecil

matamaja – Jakarta. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng berharap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) yang dibahas Komisi X DPR RI dengan pemerintah, nantinya dapat memberikan ruang kompetisi di tingkat yang paling kecil, yakni tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Agustina mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, perwakilan Kementerian Keuangan RI, serta perwakilan Kementerian Hukum dan HAM RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021).

“Jadi ada permintaan memperkecil kompetisi-kompetisi yang bersifat nasional, itu melelahkan dan tidak usah ada. Menurut saya itu tidak boleh terjadi, karena dulu waktu kecil saya sering mendengar kata-kata mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, artinya masyarakat dan olahraga itu harus dipersatukan,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut Agustina menilai ruang kompetisi di tingkat yang paling kecil harus dilindungi dan selalu di-support. Menurutnya, jika tidak ada kompetisi di tingkat paling kecil seperti kabupaten/kota, tidak mungkin dapat mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. “Saya berharap undang-undang ini memberikan ruang kompetisi di tingkat yang paling kecil itu dilindungi dan menjadi hal yang harus normal dan biasa. Syukur-syukur pemerintah memberi support,” imbuhnya.

Dalam mendukung industri olahraga di masa pandemi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan pentingnya mendorong pendapatan negara maupun daerah dari sektor olahraga. Ia menilai, di masa pandemi, telah terjadi peningkatan industri olahraga seiring dengan semakin banyak masyarakat yang senang berolahraga.

“Adanya peningkatan jumlah industri olahraga pada masa pandemi kita pahami bahwa penjualan sepeda meningkat pada masa pandemi penjualan sarana olahraga tempat fitnes dan lain juga meningkat pada saat pandemi terutama yang olahraga di rumah. Oleh karena itu kami menganggap pentingnya mendorong pendapatan negara, pendapatan daerah dari sektor olahraga ini,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) kepada Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dengan disaksikan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI (DPR)

Topik Hangat