by

Pesantren Tahfidz Quran, haruskah tergusur.?

-NASIONAL-174 views

matamaja.comBandung Barat. Pondok Pesantren Tahfidz Quran Alam Maroko, berdiri di Kampung Maroko, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Pesantren ini merupakan tempat belajar bagi para santri yang ingin menghafal Alquran. Selain itu ada 57 mata pelajaran yang diajarkan, berbagai macam pelajaran olahraga, juga pengasahan soft skill lain. Pesantren ini juga memiliki suasana yang berbeda dengan pesantren lainnya, yaitu mengangkat konsep ponpes yang terbuka di alam. Kurang lebih 60 siswa siswi anak yatim piatu belajar gratis di pesantren ini.

Berapa waktu yang lalu ramai pemberitaan tentang konflik antara warga sekitar dengan pihak pesantren bahkan sampai memuncak dengan blokade yang dilakukan warga di jalan akses menuju pesantren tersebut. Ini disebabkan oleh isu sesat yang menyudutkan pesantren.

Melalui kuasa hukum Pesantren Alam Maroko Budimansyah SH., konflik antara warga dengan Ponpes Alam Maroko dimulai ketika warga menuding ada praktik nikah tak resmi yang dilakukan pengurus ponpes dengan seorang warga. Belakangan diketahui jika keduanya merupakan janda dan duda. Lalu warga juga menilai ajaran dan praktik keagamaan yang diamalkan pengurus serta santri ponpes sesat karena hanya salat tiga kali dalam sehari ditambah kiblat mereka tak umum seperti umat muslim lainnya.

Mediasipun kemudian di selenggarakan oleh Muspika Kec. Cihampelas KBB, namun tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Adapun menurut pengakuan dari pihak Pondok Pesantren yang saat itu menghadiri mediasi, masyarakat yang menolak atas keberadaan Pondok Pesantren tersebut menuduh bahwa Ajaran yang di anut dan di ajarkan kepada santri oleh Pondok Pesantren tersebut adalah aliran sesat.

Pada saat mediasi itu pihak pondok pesantren menjelaskan secara rinci semua tuduhan warga, dan tentang Pondok Pesantren yang melaksanakan perkawinan antara  pengurus pondok dan salah satu warga yang menurut masyakarat dilakukan tanpa wali, pihak pengurus pondok pesantren menerangkan bahwa dimintai tolong oleh keluarga/paman mempelai wanita.

Pengurus pesantren menerangkan, akibat dari blokade warga, santri Pesantren Tahfidz Alam Maroko pada saat itu sampai mengalami kelaparan, karena sembako/beras tidak boleh masuk lokasi pondok dan jalan di blokade serta dijaga 24 jam, bahkan menurut keterangan pengurus pondok pesantren Alam Maroko ada pihak  anggota Kopasus sebanyak 4 orang mau menyumbang beras ke pondok pesantren Alam Maroko tetap tidak bisa masuk lokasi karena diblokade dan dihalau oleh warga yang menolak keberadaan Pondok Pesantren Tahfidz Alam Maroko.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pengecekan ke lokasi Ponpes Tahfidz Quran Alam Maroko, Kampung Maroko, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat. Hasil dari pengecekan tersebut MUI KBB menilai tak ada yang janggal dengan ajaran dan praktik keagamaan di pesantren tersebut seperti yang dituduhkan warga.

“Beberapa hari lalu sudah dicek oleh kita ke sana, memang tidak ada yang janggal dan tidak ada yang menyimpang. Itu hanya pesantren kecil yang mengajarkan santrinya untuk jadi tahfidz Quran,” ungkap Ketua MUI KBB Muhammad Ridwan.

surat dari Indonesia Power

Situasi makin memanas setelah dua hari kemudian ada surat yang di layangkan oleh PT.Indonesia Power Pomu Saguling yang memberikan waktu sampai tanggal 10 Pebruari 2021 untuk merelokasi tanpa di musyawarah kan dengan pihak pondok Pesantren terlebih dahulu.

Kuasa Hukum Pondok menyampaikan keberatan dan akan melakukan perlawanan secara hukum kepada pihak Indonesia Power karena menurut beliau semuanya tidak beralasan dan  seolah olah menurutnya mengusir Pondok Pesantren secara halus, apa kewenangannya mau melaporkan kepada pihak berwajib, dasarnya apa imbuhnya, beliau juaga akan segera melayangkan surat somasi keberatan atas surat yang dilayangkan oleh PT.Indonesia Power Pomu Saguling. Selanjutnya dari pihak pengurus pun  sudah melayangkan surat permohonan Audensi kepada ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat dan  sudah diterima dan di jadwalkan oleh Sekwan menurunya dalam Minggu depan sudah si jadwalkan, disampaikan pula oleh pihak kuasa Hukum Pondok bahwa permohonan pengurusan perijinan sewa garap sudah jauh jauh hari di urus oleh pengurus pondok  Pesantren, seharusnya Meraka cepat tanggap, mengacu kepada arahan kementrian BUMN dan Bapak Presiden RI,  yang memberi arahan kepada semua BUMN yang memiliki barang milik negara yang tidak digunakan agar di berdayakan atau di sewakan ke pihak yang membutuhkan terutama ke lembaga yayasan ataupun LSM yang menjadi prioritas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.57/PMK.06 Tahun 2016. Kuasa Hukum menduga ada pihak berkepentingan yang mengendalikan provokator konflik ini. (salman)