by

Pemerintah Jangan Anak Tirikan PKL.

-Wisata-59 views

Majalengka. RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang telah di gelar Komisi DPRD Tingkat II Kabupaten Majalengka seharusnya bisa menjadi acuan atau solusi bagaimana persoalan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berkepanjangan ini, menemukan titik kebijakan Pemerintah Daerah untuk keberpihakan kepada PKL, yang selama ini tidak mereka rasakan.

Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka tentunya melalui tahapan tahapan yang harus di tempuh sebelum pelaksanaan.

Salah satu contoh, pembangunan pedestrian, yang cukup memakan anggaran yang tidak sedikit dan miliaran rupiah itu dalam pembangunannya harus melalui proses dari mulai FS ( Feasibility Study ) atau Studi Kelayakan dari mulai dampak lalin (lalu lintas), dampak Ekonomi, dampak lingkungan tidak hanya dampak limbahnya saja yang perlu di perhatikan tetapi juga dampak psikologis bagi masyarakat sekitar objek pembangunan yang terkena dampak dan ini menjadi penting dan harus mendapat perhatian yang serius.

Pedagang Kaki Lima yang selama ini mengais rejeki di sekitar alun alun Kabupaten, sekitar Bunderan Munjul ,mau tidak mau harus bergeser dan di tempatkan di tempat yang sedikit banyak nya tidak seperti dulu mereka tempati secara pendapatan, karena memang aturan yang mengharuskan berpindah sebagai warga negara yang baik maka mereka patuh yang penting masih bisa mengais rejeki di musim sulit di masa Pandemi ini.

Sekarang yang menjadi pertanyaan , bisakah pihak pemerintah memberikan ruang atau kawasan khusus untuk para pedagang kaki lima dengan tempat yang strategis dengan anggaran yang cukup wah kenapa tidak toh selama ini pemerintah bisa membangun sarana dan prasarana gedung perkantoran yang cukup wah, karena saya berpendapat bahwa Pembangunan itu Harus Berkeadilan. (as)