by

PBB serukan penghentian penjualan senjata ke Myanmar

Matamaja.com//Bangkok – Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak negara-negara untuk berbuat lebih banyak guna mencegah aliran uang dan senjata ke militer Myanmar yang kini memerintah dengan menindas dan meneror rakyatnya.

Dalam laporan yang dirilis Jumat, kantor tersebut menyerukan agar militer Myanmar diisolasi lebih lanjut dan disebut gagal untuk memerintah negara dengan cara yang berarti dan berkelanjutan, atau menyelesaikan “krisis sektor keuangan yang mendalam”.

Kantor HAM merekomendasikan anggota PBB memberlakukan larangan penjualan senjata dan sanksi yang ditargetkan untuk mencegah jaringan bisnis militer mendapatkan akses ke mata uang asing.

“Masyarakat internasional harus mengambil semua langkah dalam kekuatannya untuk mendukung rakyat Myanmar dan untuk menjawab seruan bagi isolasi keuangan militer,” kata Kantor HAM PBB.

Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak kudeta awal tahun lalu, dan militer memerangi gerakan perlawanan pro-demokrasi dan menangkap ribuan lawannya, sambil berjuang untuk mengelola ekonomi yang terpukul oleh pergolakan domestik dan global.

PBB menuduh junta melakukan pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di lain pihak, junta membenarkan tindakannya sebagai upaya memerangi “teroris” yang bertekad untuk membahayakan negara.

Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi luas terhadap Myanmar tetapi perdagangan terus berlanjut dengan tetangganya dan beberapa negara terus memasok perangkat keras pertahanan ke junta.

Sementara China telah mendesak diakhiri permusuhan, Rusia telah menjadi sekutu diplomatik terdekat para jenderal dan telah menerima kepala junta sebagai tamunya pada tiga kesempatan sejak kudeta.

Laporan PBB mengatakan Rusia telah memasok jet tempur dan kendaraan lapis baja ke Myanmar, sementara China telah mentransfer pesawat tempur dan transportasi, Serbia telah menyediakan roket dan peluru artileri, dan India menyediakan sebuah stasiun pertahanan udara terpencil.

Dalam pernyataan terpisah, pakar independen PBB tentang Myanmar Mary Lawlor dan Tom Andrews meminta dukungan bagi pembela hak asasi manusia Myanmar yang mendokumentasikan kekejaman militer, mendesak diakhiri apa yang mereka sebut sebagai “ketidakpedulian internasional yang nyata”.

(@aher/ANTARA)
Sumber : Reuters