by

KPK Periksa Kadis PUPR Sebagai Saksi Kasus Korupsi Pemkab Bandung Barat

matamaja.com – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan tujuh saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri menyebut salah satu saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat 2017-2021, Anugrah.

“Hari ini, bertempat di Kantor Pemkab Bandung Barat, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi (dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat),” ujar Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (23/7/2021).

Adapun enam lainnya di antaranya pensiunan PNS yang pernah menjadi penilik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Dede Kholid; dan pensiunan PNS Kementan, Donih Adhy Heryadi.

Kemudian, Kasi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat, Dian Soehartini. Kemudian dari pihak swasta ada Dandi Hilman Setiawan, Diane Yuliandari, dan Denny Indra Mulyawan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 Tahun 2020.

Selain keduanya, KPK juga menetapkan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan (MTG) sebagai tersangka. KPK menduga Aa Umbara menerima sekitar Rp1 miliar terkait pengadaan ini.(red)

Topik Hangat