by

Dugaan Pungli Haram Kaur Kesra Desa Sukamukti Cikijing

-Wisata-385 views
Shopee Indonesia

matamaja – Majalengka. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama (Kemenag) Muharam Marzuki menegaskan tidak akan mentolelir praktek pungutan liar atau pungli yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pihaknya meminta seluruh Kepala KUA untuk memegang komitmen yang sama

“Tolong diperhatikan ya. Kami tidak mentolerir KUA yang melakukan pemungutan biaya nikah di luar ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Muharram di hadapan para Kepala KUA peserta Bimtek Pengelolaan KUA di Jakarta, Rabu (24/3/2021)

Disaat KUA tengah ketat membersihkan diri dari pungli, hal tersebut tidak diikuti oleh administrator awal penerima pendaftaran nikah di tingkat Desa yaitu kaur Kesra atau yang biasa disebut masyarakat Pak Lebe. Ada permainan oknum Kaur Kesra yang dengan sengaja menentukan biaya pernikahan di KUA diluar batas yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah

Hal tersebut terjadi di Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, Kaur Kesra atau Lebe Didin diduga melakukan pungutan liar dengan cara melakukan Mark Up biaya administrasi akad cinta suci alias pencatatan nikah di KUA Kecamatan Cikijing. Bahkan membuat aturan seenak sendiri jika ada calon pengantin menawar biaya yang dengan sengaja dibuat mahal tersebut

Menurut informasi yang masuk, berawal dari niatan keluarga Bapak Edi Junaedi warga Desa Sukamukti yang bermaksud akan menikahkan putrinya yang bernama Rita Puspitasari dengan seorang pria yang bernama Dadang warga Desa Kasturi Kecamatan Cikijing

Pihak keluarga mempelai wanita datang dan menanyakan biaya yang harus dikeluarkan jika melangsungkan acara pernikahan di kantor KUA Kecamatan Cikijing kepada lebe Didin. Menurut lebe Didin biaya akad nikah jika diselenggarakan di KUA adalah sebesar Rp. 1.200.000.

Mendengar itu pihak keluarga keberatan karena dianggap terlalu mahal, maka pihak keluarga mempelai pria meminta biayanya dikurangi. Dengan kebijakan yang aneh lebe Didin akhirnya menurunkan (tarif) menjadi Rp.800.000, tapi dengan satu syarat bahwa calon mempelai pria harus membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa Kasturi

Karena tak berdaya dan sebagai bentuk pengorbanan cinta, dengan menahan malu Dadang dan keluarga mengajukan Surat Keterangan Tidak mampu ke Desa Kasturi dan membayar uang sesuai ketetapan sang penentu kebijakan biaya nikah tersebut. Dan akhirnya akad nikah dilaksanakan pada Hari Senin, 12 Juli 2021 Jam 09.00 WIB di kantor KUA Kecamatan Cikijing

Untuk meluruskan informasi, awak matamaja melakukan konfirmasi kepada oknum Kaur Kesra tersebut. Dalam sambungan telepon, lebe Didin tidak menyangkal tentang aturan biaya nikah tersebut. Menurutnya uang tersebut digunakan untuk beberapa hal, biaya adon kawin Rp. 300.000 dan biaya jamuan makan-minum di KUA sebesar Rp. 400.000. Terkait sisa Rp. 100.000 Pak lebe tidak menjawabnya

Ketua DPD Ormas Pekat IB Kabupaten Majalengka, Aang Lukmawan ketika dimintai pendapat tentang kejadian tersebut mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kaur kesra tersebut terindikasi pungli dan sudah menyalahi wewenangnya

“Lebe ini ngawur, apa hak dan wewenangnya menentukan biaya nikah diluar ketetapan pemerintah.? dan apa dasar aturan yang mewajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi yang ingin menawar biaya nikah.? harusnya gratis dong kalau pakai SKTM, bahkan jika akadnya diluar kantor KUA kecamatan” ujarnya geram

“rincian keuangan malah makin ngawur, kan yang urus adon kawin itu mempelai pria di desa asalnya. Kalau terkait biaya jamuan makan minum di KUA, mungkin dia merangkap jadi wedding organizer juga kali” tambahnya sambil tertawa

Kang Aang mengirimkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Pasal 5

  • Ayat (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk
  • Ayat (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

  • Ayat (2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292 tertulis bahwa “Layanan nikah atau rujuk diluar KUA kecamatan per peristiwa nikah dikenakan biaya Rp. 600.000″

“Pernikahan itu bukan hanya urusan administrasi tapi menyangkut ranah agama, ko masih berani bermain uang dengan urusan pertanggungjawaban akhirat. Menurut analisa saya ini jelas ada tindakan pungli dan penyalahgunaan wewenang, harus cepat dilaporkan kepada aparat penegak hukum” pungkasnya

Kepala KUA Kecamatan Cikijing, Drs. H. Tata Sasmita ketika dimintai keterangan di kediamanannya oleh Tim matamaja.com tentang dugaan pungli tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui

“Saya tidak tahu kalau ada pungutan sebesar itu oleh Kaur Kesra Desa Sukamukti kepada calon mempelai, saya mengetahui setelah kedatangan bapak-bapak dari matamaja.com” ungkapnya

Lebih lanjut Kepala KUA Kecamatan Cikijing menegaskan bahwasanya biaya administrasi pernikahan di kantornya sesuai dengan aturan pemerintah

“untuk akad nikah diluar kantor sebesar Rp. 600.000 dan jika dikantor gratis” jelasnya (Yudhistira)

World of Tanks

Topik Hangat