KPU Tak Terpengaruh Gugatan Sistem Pemilu di MK, Tegaskan Tetap 2024

MATAMAJA.COM//Jakarta – Sistem Pemilu dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 saat ini sedang digugat ke MK oleh 6 orang karena dianggap bertentangan dengan UUD.

Mereka meminta sistem di Pileg yaitu proporsional terbuka dikembalikan ke tertutup alias mencoblos parpol saja sementara caleg terpilih ditentukan oleh partai.
Sejumlah elite politik mengkhawatirkan MK akan memutuskan sistem proporsional menjadi tertutup dan dimanfaatkan untuk menunda Pemilu 2024.
Merespons hal tersebut, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, Idham Holik, menegaskan KPU tetap menggunakan aturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah UU 7/2017.
“Kami saat ini sedang fokus menyelenggarakan tahapan Pemilu dan kami tidak ikut pada persoalan polemik diskursus di ruang publik dan kami tegaskan, ketentuan yang terdapat di dalam UU 7/2017 pasal 168 ayat 2 itu masih berlaku,” kata Idham saat dihubungi, Senin (20/2).

“Kami fokus melaksanakan tahapan demi tahapan karena kami diamanahkan menyelenggarakan pemilu tepat waktu dan tepat aturan,”
– Idham.

Adapun bunyi pasal 168 ayat 2 UU 7/2017 adalah:

(2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
Kendati demikian, Idham menyebut KPU sebagai pihak terkait dalam judicial review MK dengan 114/PUU-XX/2022 ini telah mengirim pandangan sebagai penyelenggara kepada Majelis Hakim.
Kendati putusan MK mengubah sistem Pemilu, Idham menegaskan Pemilu tetap 2024.

“Kami ini pelaksana UU, pelaksana UU Pemilu, jadi karena kita ketahui putusan MK itu bersifat final dan mengikat,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden ke-6 RI, SBY menyebut mendapat informasi hakim Mahkamah Konstitusi akan segera memutus gugatan UU Pemilu yang saat ini sedang berjalan.
“Informasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan,” kata SBY dikutip dari akun Facebooknya, Sabtu (18/2).

SBY mempertanyakan apakah benar sebuah sistem Pemilu akan diubah dan diganti ketika proses Pemilu sudah dimulai sesuai dengan agenda dan “time-line” yang ditetapkan oleh KPU.
“Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam Pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini,” ucap dia.
Sistem Pemilu dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 saat ini digugat ke MK oleh 6 orang karena dianggap bertentangan dengan UUD. Mereka adalah:

1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP)

2. Yuwono Pintadi (anggota Nasdem tapi NasDem sebut sudah bukan anggota)

3. Fahrurrozi

4. Ibnu Rachman Jaya

5. Riyanto

6. Yono Marijono

Para pemohon mendalilkan bahwa sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak, telah dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal popular dan menjual diri tanpa ada ikatan ideologis dengan partai politik.
Setelah gugatan ini menjadi polemik, 8 partai politik yakni Golkar, Demokrat, PKB, NasDem, PKS, Gerindra, PAN, dan PPP menyatakan menolak Pemilu proporsional tertutup. Bahkan NasDem dan PKS mengajukan diri menjadi pihak terkait dalam gugatan ini.
Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak akan bersikap dalam gugatan ini. Pemerintah akan menunggu dan menjalankan putusan MK.

(@aher/kumparan.com)