MATAMAJA.COM//Jakarta – Presiden Jokowi menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen di 2024. Ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai ratas di Istana Negara, Senin (20/2).
Menurut Sri Mulyani, target tersebut sejalan dengan akan berakhirnya masa pemerintahan periode kedua Kabinet Jokowi-Ma’ruf.
“Berbagai program prioritas akan fokus dalam pelaksanaannya, satu penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024,” ujar Sri Mulyani.
Sejalan dengan itu, garis kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 6,5 sampai 7,5 persen. “Jadi kemiskinan ekstrem di 2024 harus 0 persen dan kemiskinan headline di 6,5-7,5,” sambungnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan penurunan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Dengan target angkanya bisa turun di bawah 9 persen dan bahkan mendekati 7 persen.
Sri Mulyani mengatakan, kemiskinan ekstrem sudah turun 27 persen saat ini, bahkan pemerintah ingin angka kemiskinan turun lebih rendah lagi.
“Itu pekerjaan luar biasa, presiden ingin kemiskinan ekstrem harus hilang tahun 2024, berarti yang 10 persen terbawah harus bisa terangkat kehidupannya,” ujar Sri Mulyani kepada awak media kami, Senin (6/2).
Buat mencapai target tersebut, Sri Mulyani memberi sinyal pemerintah akan memprioritaskan anggaran tahun 2023 dan 2024 ke penanganan kemiskinan. Kendati begitu, ia belum merinci besaran dana yang digelontorkan.
BPS Sebut Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Sulit
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan sangat sulit untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen dan miskin 7 persen di 2024. Mengingat, angka kemiskinan ekstrem di Maret 2022 masih mencapai 2,04 persen dan penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen.
“Dari tren data sepertinya agak sulit untuk mencapai angka 7 persen, dan kemiskinan ekstrem di 2,76 persen di 2022 menjadi 0 persen di 2024. Kalau dari tren datanya sulit rasanya,” kata Margo dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Senin (30/1).
Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, ini setara dengan USD 1,9 PPP (purchasing power parity).
Adapun jumlah penduduk miskin di September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang atau 200 ribu jiwa dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang dibanding September 2021.
Meski begitu, Margo yakin angka kemiskinan dapat berkurang melalui perbaikan sistematis, misalnya memperbaiki pusat data yang akan membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan untuk keluarga miskin.
“Akan sulit mencapai target pemerintah tapi kita perlu berupaya melakukan percepatan melakukan tata kelola baru agar target 2024 bisa dicapai baik untuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” terang dia.
(@aher/kumparan.com)
