by

Apa Kabar BPNT ??

matamaja.comMAJALENGKA . Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dibawah kepempinan Mensos Tri Risma Harini terus berupaya memaksimalkan program-programnya salah satunya yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bansos sembako itu sendiri dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan.

Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos BPNT dalam kriterianya menyasar lansia atau jompo yang hidupnya berada dibawah garis kemiskinan. Mekanisme dalam penyaluran Bansos BPNT itu sendiri disalurkan melalui E-warong yang telah ditunjuk dan tersebar di setiap wilayah Desa dan Kelurahan dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),penerima KPM BPNT tiap bulan menerima bansos sembako berupa bahan pokok berupa beras,telur,buah-buahan dan sayuran senilai Rp. 200,000/bulan. Tujuannya selain untuk membantu dalam hal kebutuhan pangan,diharapkan program Bansos sembako itu juga jadi pendukung program penurunan stunting.

Program itu sendiri dijalankan oleh operator Desa masing-masing dibawah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program BPNT. Adapun tugas operator Desa tersebut juga meliputi pendataan secara berkala KPM penerima bansos BPNT sehingga diharapkan data KPM bisa diperbarui secara berkala termasuk KPM yang sudah meninggal dunia bisa segera di entri dan juga prelist-prelist KPM BPNT harus diisi seobyektif mungkin tanpa direkayasa semisal kondisi ekonominya ataupun keadaan tempat tinggalnya diantaranya atap,dinding dan lantainya. Itu semua sebagai tolok ukur Pemerintah dalam menentukan kelayakan KPM BPNT itu sendiri.

Dalam pelaksanaan penyaluran program BPNT,diharapkan peran aktif dari semua pihak terutama masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penyaluran bansos-bansos dari Pemerintah. Kalaupun ada didapatkan oknum yang bermain hingga merugikan masyarakat dan KPM,jangan segan-segan untuk melaporkannya ke Dinas Sosial dan ke Aparat Penegak Hukum,sesuai dengan dasar Hukum yaitu Permensos Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 43 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan :
1.Setiap orang yang menyalah gunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
2.Korporasi yang menyalah gunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38,dipidana dengan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Namun semua itu tentu butuh kerja keras dan sinergitas dari semua pihak pemangku kepentingan demi terwujudnya ketepat sasaran bansos BPNT itu sendiri. Tak jarang dilapangan ditemui keluhan-keluhan dari Masyarakat yang merasa masuk kriteria sebagai penerima manfaat bansos BPNT akan tetapi sampai saat sekarang belum tercover atau belum merasakan manfaat dari program Pemerintah tersebut,salah satu contohnya DENOT (75tahun) warga blok Senin RT 001 RW 004 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka,dirinya hidup sebatang kara tanpa keluarga,suami dan anak. Sehari-hari ia mencari kayu bakar ke kebun areal pemakaman yang persis berada di belakang rumahnya untuk dijual demi menyambung hidupnya.

Ia sangat berharap bisa mendapatkan dan merasakan program bansos dari Pemerintah seperti halnya orang tua jompo lainnya yang ada di Desa nya,sehingga beban hidup yang ia tanggung bisa sedikit terbantu

Uang dari hasil mencari kayu bakar tidak mencukupi dan kadang tidak tentu,ditambah seperti sekarang cuaca musim hujan kurang bersahabat hingga kayu bakar yang ia kumpulkan tidak bisa dijual karena belum kering akibat hujan.

“Saya bingung kalau musim hujan seperti sekarang karena hasil kayu bakar tidak bisa diandalkan”. Urainya,sambil berlinang airmata yang ia seka dengan ujung baju lusuhnya.

Dulu ia pernah diberikan kartu seraya memperlihatkan sebuah kartu yang setelah saya amati ternyata itu adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ia dapat dari Pemerintah Desa sebelumnya. Namun ia mengaku sampai saat ini meskipun ia punya kartu KIS tetap saja ia tidak masuk dalam daftar penerima bansos pangan BPNT. “Sudah beberapa kali saya menanyakan hal ini kepada Kepala Desa sebelumnya ataupun menanyakannya kepada Aparatur Desa yang lain,tetap saja jawabannya sama sabar itu kan kewenangan Pemerintah pusat” ujarnya

“Saya bingung tidak tahu mesti kemana lagi saya mengadu “,keluhnya. (Dicky).